NU Dalam Berbangsa dan Bernegara



Ideologi Negara adalah nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga Negara dan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Maksudnya adalah sumber acuan dalam betingkah laku dan bertindak dalam menetukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Walhasil, Agama Islam mengenal aturan hidupnya dengan syariah. Sedangkan negara Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ke-Indonesiaan ideologi negara adalah Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai itu adalah menifestasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Berangkat dari kaidah al-ghayah wa al-wasail (tujuan dan metode), tujuan Islam yaitu “rahmatan lil ‘alamin” diharapkan dapat terealisasikan melalui tujuan utama pendirian negara-bangsa. Untuk itu NU menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam, yaitu rahmatallil alamin..

NU memiliki peran yang penting dalam pembentukan Ideologi negara, karena Pancasila merupakan produk pemikiran (ijtihad), termasuk pemikiran para ulama NU seperti KH Wahid Hasyim, KH Masykur dan lainnya saat menjadi anggota BPUPKI. Oleh karena itu ketika Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai sarana untuk mendiskriminasi dan menstigma kelompok-kelompok di luar kroni-kroninya, NU setia pada Pancasila dengan menolak segala penyimpangan penafsiran dan pengamalan Pancasila serta penerapan yang sudah di luar batas.

Penegasan NU dalam hubungannya dengan Pancasila termaktub jelas dalam deklarasi hubungan Pancasila dan Islam saat Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama Sukorejo, Situbondo 16 Rabi’ul Awwal 1404 H /21 Desember 1983 dan di kukuhkan dalam Muktamar ke-27 tahun 1984. Yakni,
1.     Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesi bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2.     Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3.     Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
4.     Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.
5.     Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak[1].

Ini artinya bahwa pemikiran khas NU yang berhubungan dengan bangsa dan negara telah digarap apik oleh para ulama’ kita, meskipun kadang NU harus menanggung beban tuduhan oportunis yang dialamatkannya. Keramahan NU dalam menghadapi hubungannya dengan umat dan negara selama ini sudah menunjukkan kedewasaan dalam berfikir, tidak grusa-grusu dan tidak hanya memandang hitam dan putih saja.

Keramahan dan fleksibilitas fikroh nahdliyah ini bukan sesuatu yang dibuat-buat apalagi ikut-ikutan trend saja, karena memang sejak dalam kandungan, NU sudah mempunyai kelebihan dalam hal itu. Islam Wasathiyah, tidak Ifrothiyah juga tidak Tafrithiyah itulah Nahdlotul Ulama. Sinergi dengan aqidah yang diikutinya yaitu Ahlussunnah wal Jama’ah, NU menempatkan dirinya menjadi penengah, pemersatu dan penghubung atau pendamai antara agama dan negara.


[1] Abdul Mun’im DZ (Editor), Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011. M  (NU Online)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel