Republik Bumimaya

Berita dan kajian Islam NUsantara

Kualitas Pendidikan Tidak Tergantung Pada Kuantitas Jam Pelajaran


Pringsewu, Ketua LP Ma'arif Kabupaten Pringsewu Ahmad Rifa'i, M.Pd.I mengatakan bahwa kebijakan Full Day School tidak akan mempengaruhi kualitas pendidikan formal di Indonesia. Penambahan waktu belajar sampai dengan sore bisa jadi akan mengakibatkan para pelajar akan terbebani dan jenuh.


"Secara psikologis jika kita melakukan sesuatu yang sama dalam kurun waktu yang lama maka bisa dipastikan akan jenuh dan berakibat kualitas hasil pekerjaan akan tidak maksimal," katanya, Sabtu (12/8/17) menyikapi kebijakan FDS yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Rifai menambahkan bahwa para pelajar seharusnya tidak dipaksakan untuk tetap tinggal disekolah seharian. "Mereka butuh sosialisasi dengan teman dan masyarakat disekitar rumah mereka. Mereka juga perlu ilmu tentang bergaul dengan lingkungan mereka," tambahnya.

Dengan keragaman ilmu yang dimiliki baik ilmu dunia maupun ilmu agama, ilmu teori maupun praktek dalam kehidupan, kualitas para pelajar juga akan semakin baik. "Jangan hanya difokuskan untuk belajar-belajar dan belajar ilmu formal di sekolah saja namun ada ilmu yang lebih penting yaitu ilmu agama dan ilmu tentang kehidupan," tegasnya.
Dengan kebijakan FDS yang dipaksakan maka tidak heran menuai berbagai penolakan dari berbagai pihak. "Pemerintah harus bijak mengambil kebijakan. Jangan sampai pendidikan kita dijadikan kelinci percobaan oleh setiap menteri baru. Ganti Menteri ganti kebijakan. Mau kemana arah pendidikan kita?," ingatnya.

Sudah terbukti dari sekian Menteri Pendidikan selalu berusaha melakukan kebijakan baru yang terkadang tidak meningkatkan kualitas pendidikan, malah sebaliknya membebani elemen terkait dengan pendidikan.

"Kurikulum pendidikan selalu berubah-ubah. Sementara instrumen dibawah belum siap dan dipaksakan harus siap. Tenaga pendidik jadi terbebani dan akhirnya pelajarpun menjadi korban," ujarnya mengambil contoh kebijakan perubahan kurikulum.


Terkait kebijakan FDS, Rifai mengingatkan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan parsial tersebut. "Kaji lebih komprehensif lagi dan tidak ada istilah optional (kebijakan pilihan). Kalau pilihan bisa jadi dibawah nantinya dipaksakan," tegasnya.(Muhammad Faizin).