Republik Bumimaya

Berita dan kajian Islam NUsantara

Ketua DPRD Lampung: FDS Akan Menggeser Kultur Dan Budaya Di Indonesia


Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menegaskan bahwa kebijakan Menteri Pendidikan tentang FDS tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Itu disampaikan pada saat menyampaikan orasi pada Rapat Akbar Tolak Full Day School (FDS).

"Kebijakan FDS yang dikeluarkan menteri tidak pro rakyat," tegasnya di depan ribuan warga Lampung yang memenuhi lapangan Korpri kantor Gubernuran Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (29/8).

Kebijakan FDS, merupakan upaya menggeser kultur dan budaya di Indonesia yang sudah ratusan tahun dibentuk dan diwariskan oleh para ulama dan pendiri bangsa Indonesia. Pesantren dan madrasah diniyyah yang sudah hadir duluan dan nyata-nyata memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia akan tergeser dengan kebijakan tersebut. Lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan menempuh berbagai upaya pembatalan kebijakan tersebut. Salah satu upaya mendukung pembatalan kebijakan FDS ini adalah dengan melayangkan surat tertulis kepada pihak-pihak yang terkait. Tegas Dedi Afrizal Ketua DPRD Provinsi Lampung

Sementara itu Ketua PWNU Provinsi Lampung KH Sholeh Bajuri mengingatkan, jika kebijakan FDS tetap dilaksanakan, maka paham-paham radikal akan semakin subur tumbuh di lembaga pendidikan formal. Ini tentunya akan merusak para generasi muda yang pada akhirnya akan mengancam kesatuan NKRI.

Acara Rapat Akbar Tolak FDS itu di awali dengan pembukaan, sholawatan dan Istighotsah kemudian di isi orasi-orasi penolakan FDS oleh kaum Nahdliyyin, dan berakhir dengan doa dan bersih-bersih sampah di lapangan Korpri kantor Gubernuran Pemerintah Provinsi Lampung.