MUI Inginkan Punya Fraksi di DPR


Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menginisiasi usulan adanya fraksi khusus MUI di DPR RI. Sebab MUI menilai selama ini anggota DPR belum membuat produk undang-undang yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"DPR kan tugas membuat UU kan ya, nah kenyataannya hari ini banyak UU yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga masyarakat resah," ungkap Sekjen MUI Anwar Abbas saat dihubungi detikcom, Kamis (27/4/2017).

MUI menilai seperti itu karena melihat ada banyak UU yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan kalah. Seperti UU Migas yang akhirnya dimenangkan oleh Muhammadiyah. Anwar menyebut hal itu yang membuat MUI menilai wakil rakyat belum bisa membuat UU sesuai dengan semangat konsitusi negara.

"Ini pertanda bahwa anggota DPR tidak cermat dalam membuat UU, buktinya dibatalkan oleh MK karena tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945. MUI melihat bahwa Pancasila dan UUD 45 sudah sesuai dengan ajaran Islam, pertanyaannya apa tugas MUI? Memperjuangkan itu supaya tegak dan dilaksanakan dengan baik," terang dia.

"MUI memiliki tanggungjawab moral. Kalau seandainya sudah sesuai, maka yang mendapat manfaat tidak hanya umat Islam tapi semua warga bangsa maka tidak peduli agamanya apa," tambah Anwar.

MUI percaya kehadirannya di parlemen akan membuat UU yang dihasilkan negara menjadi lebih berkualitas. Anwar menyebut, isi dari Fraksi MUI tidak harus yang bergama Islam, asalkan memiliki semangat dan tujuan yang sama.

"Makanya MUI menginginkan supaya di DPR ada Fraksi MUI. Untuk kelompok yang sepandangan dengan MUI, kalau seandainya dia mendukung, silakan saja. Tidak orang Islam juga boleh asal mendukung," ucapnya.

Anwar mengatakan, filosofi Islam adalah Rahmatan Lil Alamin yang apabila diikuti akan menciptakan kemaslahatan bagi semua orang. Itulah yang menjadi landasan MUI untuk menempatkan 'perwakilan' nya di parlemen. Dia menyebut di DPR sebenarnya sudah ada yang berusaha berjuang sesuai dengan harapan MUI, namun masih kalah jumlah.

Niat agar bisa memiliki fraksi MUI ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Langkah-langkah informal telah dilakukan. Salah satunya adalah lewat pertemuan antara Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dengan beberapa tokoh politik seperti Waketum Gerindra Fadli Zon, Presiden PKS Sohibul Iman, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dan politikus Golkar Ngabalin.

"Maka kemarin oleh pak Din sudah diundang beberapa tokoh-tokoh partai untuk menyamakan visi, jadi meski namanya Fraksi MUI itu bisa diterjemahkan sebagai fraksi elemen bangsa yang diusahakan secara informal di DPR yang bertujuan dalam perspektif Islam untuk melahirkan UU yang berpijakan dan berpihak kepada kepentingan orang banyak, sesuai Pasal 33 UUD '45," beber Anwar.

MUI menegaskan, kehadirannya di DPR bukan untuk membuat UU Syariah. Sebab menurut Anwar, MUI sudah sepakat bahwa Pancasila dan UUD 1945 sudah sesuai dengan ajaran Islam dan perlu diperjuangkan.

"Tugas MUI gimana caranya UU dan kebijakan di DPR adalah kebijakan dalam UU harus sesuai Pancasila dan UUD '45, nggak perlu kata syariah," tuturnya.

Anwar juga membantah kehadiran MUI di DPR untuk melegalkan ormas keagamaan terjun ke dunia politik dalam konteks sebagai institusi. Dia juga tak mau Fraksi MUI disamakan dengan Fraksi ABRI yang ada di era orde baru dulu.

"Itu bukan politik, MUI memperjuangkan nilai-nilai. Anggota DPR harus jelas dalam memperjuangkan, nanti kita perluas jadi fraksi agama-agama Indonesia di DPR yang memperjuangkan Pancasila dan UUD '45," sebut Anwar.

"Fraksi kan kumpulan orang yang sama tujuannya, sama misinya. Tapi ini fraksi bukan kepartaian. Kalau TNI/Polri dianggap sebagai elemen," tambah dia membantah Fraksi MUI sama seperti Fraksi ABRI.

Untuk anggota-anggota Fraksi MUI di DPR, Anwar menyatakan bisa saja datang dari elemen manapun, termasuk anggota partai politik. Asalkan mereka memiliki kesamaan tujuan untuk memperjuangkan Pancasila dan UUD 1945.

"Jadi isi anggota fraksinya yang sejalan dengan visi dan tujuan MUI. Jadi lintas partai," tutup Anwar.

(sumber; news.detik.com)
Share on Google Plus

About Republik Bumimaya

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment
::: Simak juga berbagai info republikbumimaya.Online melalui media sosial Twitter, Facebook, google+ dan youtube :::: Kritik, saran, informasi, artikel dan pemasangan iklan, dapat dikirimkan kepada kami melalui Contact kami :::